Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
TANJAB. Rabu 01/07/2020. Penyaluran bantuan langsung BPS Provinsi Jambi saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah baik melalui pos giro maupun kelurahan yang berada dalam kota Kuala Tungkal.
Bantuan tersebut bisa sedikit mengurangi beban kehidupan masyarakat untuk saat ini akibat Covid-19.
Sehingga pemerintah terus membuat kebijakan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat.
Bantuan BPS Provinsi Jambi ini, penyalurannya melalui pos giro dan Kelurahan dalam kota Kuala tungkal, sehingga masyarakat yang mendapat bantuan tersebut dapat langsung mengambil di kelurahan masing masing atau pos giro yang telah ditunjuk oleh dinas terkait.
Dalam penyaluran bantuan langsung BPS Provinsi tidak sedikit mendapat kritikan masyarakat.
Menurut salah satu warga, Narto (Nr) menuturkan bahwa warga tersebut telah diminta KK untuk pelengkap agar mendapatkan bantuan covid-19.
"Kami mendapatkan bantuan berupa beras 20 Kg dari pemerintah kabupaten, namun saat pengukuran bantuan dari BPS Provinsi, saya tidak ada datanya lagi. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari saya terhadap peng-uploatan data untuk ke provinsi", ujarnya
Akibat itu, sehingga beberapa warga tidak dapat dilayani karena datanya untuk bantuan BPS Provinsi tidak ada lagi tercantum.
Terkait bantuan yang bersifat langsung ini, acapkali terjadi selisih data masyarakat dan menimbulkan kritikan atau tudingan miring terhadap petugas lingkungan terutama RT setempat yang ditugaskan untuk mengumpulkan data masyarakat oleh kelurahan atau desa.
Seperti halnya yg terjadi di kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir ini. Data yang diajukan awal berjumlah 729 KK yang berhak menerima bantuan untuk ajuan dari semua RT lingkungan Kelurahan Tungkal III.
"Namun sangat disayangkan Kelurahan Tungkal III dikurangi dari ajuan yang telah diajukan Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir, semula diajukan berjumlah 729 KK yang terealisasi hanya 602 KK yang berhak menerima", ujar lurah Tungkal III saat dikonfirmasi di ruang kerjanya oleh media INVESTIGASINEWS.CO
Lurah tungkal III berharap untuk bantuan tahap dua nanti pemerintah provinsi hendaknya jangan hanya langsung mangkas data yang telah diajukan sehingga menyulitkan pihaknya untuk memberikan keterangan terhadap masyarakat.
"Ya benar. Yang berhak menerima tersebut adalah masyarakat dan masyarakat berhak untuk mempertanyakannya terhadap kelurahan setempat. Akibat data yang kurang koordinasi penguranganya. Sehingga masyarakat tidak berbondong bondong yang hanya mempertanyakan jatah bantuannya di kelurahan.
Hingga berita ini naik, belum didapat keterangan resmi dari pihak terkait mengapa data penerima bantuan BPS Propinsi terjadi ketidaksesuaian dengan data yang diajukan.***M. Jais Jaya
