Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
SIAK-KANDIS. Sungguh menyayat hati tatkala kesepakatan yang telah disetujui oleh Pimpinan PT ANG atau KAK melalui Pak Mangaratua Samosir prihal keberadaan para buruh berjumlah 164 jiwa yang akan menetap di rumah karyawan perkebunan KAK menjelang sebenar usainya perihal tuntutan gaji dan pesangon, ternyata hanya pepesan kosong.
Para anggota serikat buruh SPPI setelah diantar oleh Penghulu Kampung Samsam, Azam Munte, Danru dan anggota Satpol PP disertai Bhabinkamtibnas juga Babinsa Kampung Samsam, tidak diperbolehkan sepenuhnya memasuki areal perkebunan KAK.
"Kami memang boleh memasuki wilayah perkebunan namun hanya sekedar masuk wilayah dan bukan memasuki rumah karyawan yang juga sebelumnya merupakan rumah kami. Saat kami tiba, posisi pintu sudah pada di paku mati dan ada juga yang digembok, awalnya kami memang curiga sebab mobil yang mengangkut peralatan rumah tangga kami tidak diperbolehkan turut masuk wilayah kebun," papar Tamrin Hutabarat, Ketua PUK SPPI PT ANG/KAK.
Hal ini ketika dikonfirmasi oleh Forkopimcam dalam hal ini Camat Irwan mendapatkan alasan yang sangat tak masuk akal. "Menurut mereka, kehadiran para buruh sudah tidak diinginkan oleh para tetangga," singkat Camat Irwan.
Hal ini tentunya sangatlah mengiris hati, disaat kesepakatan yang sudah di setujui bersama oleh Forkopimcam bahkan orang nomor satu di Kecamatan sekalipun tidak menjadikan pertimbangan tersendiri buat pihak ANG atau KAK untuk mengindahkan.
"Kami, Forkopimcam akan dampingi saudara Indra Gunawan Sinulingga pada senin, 26/02/2018, untuk menuntut hak mereka. Dan untuk sementara ini, para buruh akan kita sediakan rumah kontrakan yang ada diseputaran wilayah Kampung Samsam. Prihal biaya konsumsi dan lainnya juga nanti akan Forkopimcam bantu, mengingat tanggung jawab saya selaku pucuk pimpinan daerah," tambah Camat Irwan.
Ketua Umum DPP FSPPI, Indra Gunawan Sinulingga usai menggelar koordinasi bersama Forkopimcam memberikan penjelasan akan giat yang direncanakan pada Senin, 26 Februari 2018.
"Hari Senin, 26 Februari 2018, perwakilan Buruh KAK Anggota SPPI bersama-sama Forkopimcam Kandis dan Anggota DPRD Siak Dapil IV, M Ariadi Tarigan, akan berangkat ke Disnakertrans Propinsi Riau guna melaporkan pelanggaran PHK sepihak terbaru terhadap kurang lebih 86 orang buruh KAK ke PPNS Disnakertrans Propinsi Riau dan serius akan mempertanyakan hasil pemeriksaan Laporan pelanggaran UMSP sejak tahun 2011 s/d 2018. Saat ini dimana 320 Buruh Perkebunan sawit PT ANG/KAK upahnya tidak dibayarkan oleh perusahaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta meminta penegasaan dari Disnakertrans Propinsi Riau tentang PHK sepihak yang saat ini terjadi kepada Buruh/Anggota PUK SPPI PT ANG/KAK," jelas Indra.
Pihak Perusahaan sendiri pada saat tersebut kembali menawarkan untuk membiayai segala beban untuk rumah kontrakan namun sangatlah diragukan karena pada pagi terlapor ada 50 KK yang di PHK, dan pada malam harinya berkisar waktu 10 jam, jumlah buruh yang dilaporkan telah bertambah menjadi 82 KK yang hingga saat berita ini dilansir, masih menempati rumah rumah kontrakan yang telah disediakan oleh Forkopimcam.***pen
