Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
SIAK - Silaturahmi antara DPC IKPS Siak 1 dengan DPC IKPS Tualang menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antarsesama dunsanak sekaligus membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan agenda Musyawarah Daerah (Musda) IKPS Kabupaten Siak.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai pandangan dan masukan disampaikan terkait pelaksanaan Musda, terutama mengenai mekanisme pemilihan Ketua DPD IKPS Kabupaten Siak yang akan datang.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya keterlibatan pihak atau organisasi lain di luar struktur IKPS, seperti FKP-Pessel, dalam agenda Musda. Dari DPC IKPS Siak 1, Bapak Zainal mempertanyakan sejauh mana pihak di luar IKPS dapat dilibatkan serta bagaimana posisi dan kewenangannya dalam Musda.
Pertanyaan yang juga dianggap sangat penting adalah apakah setiap DPC IKPS memiliki hak suara dalam menentukan Ketua DPD IKPS Kabupaten Siak ke depan. Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka agar seluruh DPC memahami aturan dan mekanisme pemilihan sebelum proses pencalonan dimulai.
Sementara itu, Ketua Musda, H. Suherman, memaparkan bahwa proses pelaksanaan Musda telah berjalan dan kini memasuki tahapan terakhir. Hari ini, Minggu, 6 September 2026, merupakan hari terakhir bagi peserta untuk mendaftarkan diri sebagai calon atau mengajukan calon dalam proses pencalonan Ketua DPD IKPS Kabupaten Siak.
Selain itu, pada akhir acara silaturahmi, para peserta yang hadir meminta agar masing-masing calon yang berhasil direkrut oleh panitia Musda dapat diperkenalkan kepada seluruh peserta. Hal ini dinilai penting untuk memberikan informasi yang jelas serta memastikan proses pencalonan berlangsung secara terbuka dan transparan.
Ketua DPC IKPS Siak 1 menegaskan bahwa pihaknya tetap akan mengikuti SOP dan aturan Musda yang telah ditetapkan. Namun, hingga saat ini belum ada pencalonan dari DPC IKPS Siak 1. Menurutnya, sebelum menentukan sikap dan mengusung calon, perlu terlebih dahulu ada kejelasan mengenai mekanisme pemilihan, persyaratan calon, serta hak suara masing-masing DPC.
Dengan adanya kejelasan tersebut, barulah DPC IKPS Siak 1 dapat menentukan langkah politik organisasinya secara demokratis dan berdasarkan kesepakatan bersama.
Apabila nantinya tidak ada kader dari Siak 1 yang maju sebagai calon Ketua DPD IKPS Kabupaten Siak, bukan berarti Siak 1 tidak memiliki peran. Setidaknya, DPC IKPS Siak 1 berharap dapat diberikan ruang untuk ikut berkontribusi dalam kepengurusan DPD ke depan, termasuk apabila memungkinkan melalui keterwakilan dalam posisi Ketua, Sekretaris, atau Bendahara (KSB).
Yang terpenting, Musda IKPS Kabupaten Siak hendaknya menjadi momentum untuk menyatukan kembali seluruh DPC dan dunsanak, bukan menjadi ruang untuk mempertajam perbedaan.
Pergantian kepemimpinan adalah hal yang biasa dalam sebuah organisasi. Yang harus dijaga adalah marwah organisasi, persaudaraan, serta proses demokrasi yang jujur, terbuka, dan sesuai aturan.
Karena itu, seluruh persoalan terkait Musda sebaiknya dikembalikan kepada aturan organisasi dan kesepakatan bersama, bukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Semoga Musda IKPS Kabupaten Siak nantinya benar-benar menjadi Musda yang demokratis, transparan, bermartabat, dan mampu melahirkan pemimpin yang dapat diterima serta mengayomi seluruh DPC dan keluarga besar IKPS Kabupaten Siak.***jap
