OTT Komisaris Utama PT KITB Harus Menjadi Momentum Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola BUMD

Oleh: Hadi Al Febri, SH, MH

SIAK – Penetapan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak berinisial JN alias ANG sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap pemenang proyek pengadaan jasa sewa sarana transportasi air Desa Teluk Lanus Tahun Anggaran 2026 memunculkan perhatian luas dari masyarakat. 

Terlebih, JN juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Kawasan Industri Tanjung Buton (PT KITB). 

Meski aparat penegak hukum belum menyatakan perkara tersebut berkaitan dengan aktivitas maupun tata kelola PT KITB, kondisi ini menjadi alasan yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Siak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD tersebut sebagai langkah memperkuat tata kelola dan menjaga kepercayaan publik.

Sebagai pemegang saham, Pemerintah Kabupaten Siak memiliki tanggung jawab memastikan PT KITB dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. 

Karena itu, evaluasi terhadap jajaran pengurus, penguatan sistem pengawasan internal, serta audit tata kelola perusahaan patut dipertimbangkan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Langkah tersebut bukan untuk mengaitkan perusahaan dengan perkara hukum yang sedang diproses, melainkan sebagai upaya memperkuat sistem pengelolaan perusahaan.

Evaluasi juga sebaiknya tidak berhenti pada aspek tata kelola. Audit kinerja organisasi dan penataan sumber daya manusia perlu dilakukan secara objektif terhadap seluruh jenjang, mulai dari direksi, manajer, hingga staf. 

Penilaian dapat mencakup kompetensi, integritas, pengalaman, serta kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang diemban berdasarkan prinsip sistem merit dan good corporate governance. 

Bagi posisi-posisi strategis, kualifikasi akademik yang memadai menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kualitas pengambilan keputusan dan profesionalisme organisasi.

Sebagai BUMD yang diharapkan menjadi penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak, PT KITB membutuhkan fondasi kelembagaan yang kuat. Tata kelola yang baik, pengawasan yang efektif, serta sumber daya manusia yang kompeten akan menjadi modal utama dalam membangun kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, dan calon investor.

Namun demikian, seluruh pihak tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah. Proses hukum terhadap JN masih berjalan, dan penentuan bersalah atau tidak hanya dapat diputus melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Oleh sebab itu, evaluasi terhadap PT KITB harus dipahami sebagai langkah pembenahan kelembagaan dan penguatan tata kelola, bukan sebagai bentuk penghakiman ataupun kesimpulan bahwa perusahaan maupun pengurus lainnya terlibat dalam perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.

Momentum ini semestinya dimanfaatkan untuk membangun BUMD yang semakin profesional, berintegritas, dan mampu memenuhi harapan masyarakat. 

Tata kelola yang kuat bukan sekadar kebutuhan administrasi, melainkan fondasi utama bagi keberlanjutan investasi dan pembangunan ekonomi daerah.***f.red