Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
MALANG – Perkembangan terbaru atas pengaduan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB JAYA Kabupaten Malang terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Mangliawan kini memasuki tahap awal penanganan aparat penegak hukum.
Berdasarkan hasil koordinasi terakhir, aduan resmi GRIB JAYA yang sebelumnya dilayangkan ke Kepolisian Resor Malang telah terdisposisi sejak 18 Maret 2026 ke Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) melalui Unit Pidana Korupsi (Pidkor).
Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang, Damanhury Jab, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan konfirmasi langsung dari jajaran kepolisian terkait perkembangan tersebut.
“Berdasarkan hasil komunikasi kami dengan KBO Reskrim Polres Malang, saat ini aduan Ormas GRIB JAYA sudah terdisposisi ke Unit Pidkor, Reskrim, Polres Malang,” ujar Damanhury.
Ia juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat, pihak pelapor akan mulai dipanggil untuk memberikan keterangan guna mendukung proses penyelidikan.
“Rencananya pada minggu depan kami akan diperiksa terkait aduan yang sudah kami naikkan. Kami siap memberikan seluruh data, dokumen, serta bukti awal yang telah kami kumpulkan,” tegasnya.
Perkembangan ini menandai langkah awal penanganan serius terhadap laporan dugaan penyalahgunaan aset desa berupa Tanah Kas Desa Mangliawan yang diduga dialihkan secara melawan hukum dan dimanfaatkan untuk kepentingan usaha komersial.
Sebelumnya, GRIB JAYA secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan jabatan, serta penguasaan Tanah Kas Desa yang diduga melibatkan Kepala Desa Mangliawan, MJ. Objek perkara berupa lahan yang berada di sisi timur Sungai Kali Sari dan kini telah berdiri bangunan mini market “JAY MART”.
GRIB JAYA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum secara transparan dan profesional, serta memastikan agar penanganan perkara ini berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara objektif, transparan, dan profesional dalam mengusut perkara ini hingga tuntas. Jika terbukti, maka aset desa harus dikembalikan kepada masyarakat Desa Mangliawan,” pungkas Damanhury.
Dengan telah masuknya aduan ke Unit Pidkor Satreskrim Polres Malang, publik kini menantikan langkah lanjutan berupa proses penyelidikan mendalam hingga kemungkinan peningkatan status perkara ke tahap penyidikan.***j.red
