Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
SIAK - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forkorindo menyanyangkan adanya dugaan dana pokok pikiran setiap anggota dewan yang dijadikan dalam bentuk proyek fisik di setiap dapilnya, yang dititipkan ke OPD yang ada di Kabupaten Siak, namun setelah jadi paket pekerjaan tetap ngotot dewan tersebut yang punya dan menentukan kontraktornya.
Hal ini disampaikan ketua LSM Forkorindo (Forum Komunikasi Rakyat Indonesia) Syahnurdin kepada Media ini di Siak, Kamis 26/10/2023.
Menurutnya semua dana Pokok Pikiran (Pokir) yang dijadikan dalam bentuk proyek penunjukan Langsung (PL) pada APBDP 2023, semua diambil oleh dewan, sehingga tidak bisa kebagian bagi kontraktor lokal dan yang lainnya.
"Ya, parahnya lagi dana pokok pikiran tersebut hampir di semua satker OPD yang ada di Kabupaten Siak ini sudah mereka dititipkan ke dinas - dinas dijadikan proyek-proyek PL, namun mereka juga yang menguasai siapa yang mereka inginkan dikasih proyek, sehingga dinas-dinas tidak bisa berbuat apa apa", ujarnya, Kamis 26/10/2023.
Ditambahkan Syahnurdin seharusnya kepentingan dewan bukanlah proyek namun bagaimana aspirasi masyarakat. Dana pokir yang sudah dijadikan proyek sebaiknya diserahkan saja ke dinas untuk dibagi ke kontraktor lokal, bukan malah sebaliknya.
"Bukan dana pokir dijadikan proyek, bukan pula malah dewan itu juga yang menentukan siapa yang bisa mengambil pekerjaan", sambung Syahnurdin.
Dirinya berani bicara dan ini fakta yang didapat dari semua OPD dalam investigasi dan koordinasinya dengan hampir semua dinas yang katanya kadis tidak bisa berbuat apa - apa karena pokir dewan.
"Kalau seperti ini sama halnya sistem pokir terukur terstruktur dan sistematis, banyak keluhan kadis - kadis yang telah menyampaikan ke kami. Sehingga semua mitra kontraktor lokal mengeluh atas pokir tersebut", tutup Syahnurdin.
Terkait hal ini media sudah lakukan konfirmasi kepada beberapa anggota dewan dari beberapa dapil di Siak, namun sepertinya tidak ada satu pun anggota dewan yang memberi jawaban.***Zulfahmi,S.Pd.I.red
