Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
SIAK - Dalam rangka transparansi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Publik, dalam hal ini aparat kampung, pihak Kejari Siak mengadakan kunker kepada seluruh penghulu yang ada di Kecamatan Bungaraya, Selasa 15/11/2022.
Giat dipusatkan di Kampung Bungaraya, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak.
Hadir seluruh Penghulu Kampung di Bungaraya sejumlah 10 orang, dan Camat serta Sekcam dan pendamping desa dan staf.
Kunker Monitoring Jaga Desa dan diskusi pembangunan di Kecamatan Bungaraya ini, dibuka oleh Ketua Apdesi Kecamatan Bungaraya, Akhmad Jainuri, yang juga Penghulu Jatibaru, Bungaraya.
Camat Bungaraya, Warsito sampaikan ucapan terimakasih atas hadirnya Kajari Siak di Kampung Bungaraya.
"Terimakasih. Perencanaan dan pengelolaan anggaran kampung, agar dilaksanakan dengan sesuai koridor, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Mohon dibantu untuk dibina kami semua, agar koordinasi dan krosscek bisa balancing dan segera ditindaklanjuti hal-hal yang kurang, agar permasalahan hukum berkurang," katanya.
Sementara, Kejari Siak Dharmabella Tymbasz didampingi Kasi Intel dan beberapa staf, secara langsung memaparkan apa saja yang menjadi prioritas pengawasan di Kampung.
“Kejaksaan ingin dalam fungsi preventif bersama-sama dengan aparat pemerintah mengusung dan mengawal pembangunan, agar bisa berjalan dengan tepat waktu, mutu, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Kajari juga tegaskan bahwa APBKam harus direalisasikan dengan benar, jangan takut
"Jangan takut, APBKam harus direalisasikan dengan benar. Ikuti tahapannya dengan benar. Semua kegiatan harus selesai 31 Desember tahun berjalan," sambungnya.
Pun demikian, dia mengingatkan agar penghulu jangan ada yang arogan.
"Misalnya ada proyek di kampung, penghulu pemborongnya, dia juga menjual materialnya, dia juga yang mengerjakan, dia juga yang mengawasi, semuanya dia, ini yang salah," tegasnya.
Kajari juga ingatkan fungsi Kasi Datun di kejaksaan. Kedepan jangan ragu untuk minta pendapat hukum dan pendampingan hukum kepada Kejari Siak.
"Per 31 Desember semua giat berakhir. 3 bulan kewenangan BPK, setelah 6 bulan jika ada masalah hukum, baru bisa dipanggil. Semua ada aturan dan mekanisme," sambung Kajari.
Ia berpesan agar, setiap kegiatan kampung supaya dimusyawarahkan, didokumentasikan, dicatat dan diagendakan.
Pantauan wartawan INVESTIGASINEWS.CO di lokasi, antusias tampak terlihat dengan banyaknya pertanyaan yang ditujukan kepada Kajari Siak terkait keluhan yang dirasakan oleh penghulu.
Seperti;
"Kami sebagai penghulu selalu dicari-cari kesalahan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab. Mohon supaya selektif kalau ada laporan," tanya salah seorang Penghulu.
"Kami sebagai ujung tombak selalu merasa disalahkan, selalu dicari-cari kesalahan dan yang kurang baik oleh oknum", tanya penghulu lainnya.
"Banyak oknum yang mendatangi kantor penghulu, hanya dicari-cari salah, bahkan ada bertanya dengan membentak-banyak, mohon arahan," tanya penghulu di ujung lainnya.
Kajari memaparkan bahwa jika ada laporan yang seperti itu, tidak serta merta kami proses. Videokan saja oknum itu.
"Selama perencanaan sesuai dengan pelaksanaan jangan takut. Kalau Ada laporan palsu dan bohong juga ada UU ITE, ada konsekuensinya," terangnya.
Terakhir Kajari meminta, supaya diinventarisasi apa-apa saja permasalahan yang ada di kampung. Sebab, Forum Jaga Desa bukan melindungi yang salah, tapi mencegah timbulnya kesalahan.
Tampak hadir dalam pertemuan itu, Kajari Siak, Kasi Intel dan beberapa staf Kejari, Bagian Hukum Sekda Siak, Camat Warsito, Sekcam Oni, seluruh Penghulu Kampung di Kecamatan Bungaraya, insan pers, dan lainnya.***d
Liputan Khusus Redaksi INVESTIGASINEWS.CO
