Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
SIAK. Selasa 21/07/2020. Pada TA 2018 lalu, diberitakan adanya dugaan korupsi proyek pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak yang dilaporkan oleh LSM dan Advokat.
Pelapor menemukan kejanggalan pada kegiatan pengadaan alat-alat kebersihan yang nilainya sebesar Rp496 juta dan proyek sebesar 2,6 miliar pengadaan tanah timbun untuk landfill tempat pembuangan akhir.
Kegiatan tidak ditender atau dilelang. Kegiatan proyek pengadaan itu dipecah beberapa paket menjadi pengadaan langsung dan dana dicairkan dengan metode Ganti Uang (GU) tanpa ditandatangani oleh bendahara Eva Zahara. Sementara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang pada saat itu dijabat oleh Tamzil.
Kini, Kejari Siak, Senin 20/7/2020,
menghentikan dugaan korupsi proyek pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Siak tahun anggaran 2018 tersebut.
"Setelah berkoordinasi dengan Inspektorat, dan terduga sudah mengembalikan kerugian negara Rp237 juta, maka kasus ini kita hentikan. Bukan di SP3 ya, sebab kita belum menetapkan tersangkanya," kata Kajari Siak Aliansyah saat konferensi pers di Kantor Kejari Siak, Senin 20/07/2020.
Disaat bersamaan, Kejari juga melakukan koordinasi dengan Pemkab Siak melalui Kepala Inspektorat untuk menelusuri dugaan korupsi tersebut.
"Setelah beberapa bulan kasus ini didalami, dan dilakukan audit oleh Inspektorat, ternyata sejumlah pejabat di DLH Siak yang ikut terlibat mengakui kelalaiannya. Kemudian, temuan kerugian negara Rp237 juta berdasarkan audit Inspektorat itu, juga sudah dikembalikan. Karena kerugian negara sudah dikembalikan, maka kasus ini kita hentikan," jelas Aliansyah kepada media saat konferensi pers di kantor Kejari.
Sementara, Kepala Inspektorat Siak, Faly Wurendarasto yang ikut konferensi pers menjabarkan hasil audit yang dilakukan timnya untuk mengungkap dugaan korupsi di DLH tersebut. Setelah dilakukan investigasi dan audit internal, ternyata ditemukan kerugian negara sebesar Rp237 juta.
"Mereka menyanggupi, dan sudah mengembalikan uang sebesar Rp237 juta. Kemudian, kita sampaikan ke Kejari Siak terkait pengembalian uang itu," beber Faly.
FALY juga menyampaikan bahwa dirinya selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah melakukan audit investigasi dan memintai keterangan kepada sejumlah pejabat DLH Siak.
"Dengan ditemukannya anggaran belanja yang over kapasitas itu, kami langsung menyampaikan prihal ini ke Bupati. Selanjutnya, Bupati meminta agar kami melakukan teguran kepada Kepala Dinasnya, Bendaharanya, Kabidnya, PPTKnya, maupun stafnya yang telah lalai dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan persampahan di DLH ini,” lanjut Fally
Kepala Seksi (Kasi) Intel Beni Yarbert menambahkan, selama dilakukan penyelidikan sudah dipanggil 5 orang pejabat di DLH Siak dan 2 orang pihak rekanan. Beni mengakui, pihaknya sudah memiliki dua alat bukti guna mengungkap kasus itu.
"Pengguna anggaran atau kepala dinas, PPTK, bendahara, kabid, kasi di DLH dan 2 rekanan sudah kita panggil. Kasus ini masih tahap penyelidikan, belum naik ke tingkat penyidikan. Artinya, belum ada tersangka yang ditetapkan," jelasnya.
Keputusan mereka untuk menghentikan kasus itu tak bisa digugat.
"Keputusan ini sudah sesuai aturan. Kita bekerja sesuai aturan yang berlaku. Jadi, tak ada masalah dengan penghentian kasus dugaan korupsi ini," tegas Kajari.
Press release selain dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Siak Aliansyah SH yang didampingi Kasi Intel Beni Yarbert SH MH, juga tampak hadir Kepala Inspektorat Siak Fally Wurendarasto, serta sejumlah insan pers dari berbagai media yang meliput di Kabupaten Siak.***w.berbagaisumber.komar
