Komentar
InvestigasiNews.co
Rantauprapat. Pembiayaan yang berdalih perda (peraturan daerah) pada rumah sakit umum Rantauprapat Kabupaten Labuhan batu Sumatra utara, dipertanyakan warga. Sebab cara penerapan perda dimaksud, dinilai sangat memberatkan masyarakat, bahkan berbau dugaan pungli.
Hal itu disampaikan Wy, kepada wartawan INVESTIGASINEWS.CO Jumat 13/03/2020, bahwa pihak petugas rumah sakit diprediksi dan diduga melakukan permintaan pembayaran double atau tumpang tindih yang kesemuanya berdalih perda.
Jumat 13/03/2020, Wy mengurus surat keterangan bebas Narkoba untuk anaknya. Ketika mendaftar di pelayanan, pada berkas pendaftaran tetulis cara pembayan umum.
Lalu Wy menyetor ke kasir Rp.80ribu sesuai dgn kwitansi yang tertulis untuk biaya Adm Radiksi.
Setelah itu dilanjutkan mendaftar di ruang laboratorium rumah sakit umum.
Setelah ditunjukan berkas pendaftaran untuk surat keterangn bebas narkoba, maka petugas meminta agar membayar biaya Rp.305.000. Barulah disuruh ambil urin dan dilakukan pemeriksaan.
"Yang menjadi pertanyaan, kenapa pihak rumah sakit juga mengenakan biaya Rp.80.000. Padahal kita tidak urus surat keterangan berbadan sehat, dan pada berkas pendaftaran tertulis cara pembayaran umum, sementara di kuwitansi tertulis untuk biaya Adm radiksi Rp.80.000 dan kwitansi yang satunya lagi untuk biaya tes narkoba Rp.305.000", jelas Wy.
Atas persolan tersebut, wartawan media nasional INVESTIGASINEWS.CO mencoba untuk konfirmasi kepada HUMAS rumah sakit terkait.
Konfirmasi kepada humas rumah sakit umum bapak Doni, untuk mengetahui besarnya berapa biaya pengurusan surat keterangan bebas narkoba langsung dijelaskan Doni.
"Sesuai perda biaya tes atau keterangan bebas narkoba sebesar Rp.305.000", ujarnya.
Sedangkan untuk mengurus surat keterangan berbadan sehat Rp.80.000.
"Jadi kalau bapak hanya ingin tes surat keterangan bebas narkoba, cukup bayar Rp.305.000 dengan cara dilakukan tes urine", tutup Doni.***Kw.d
Penulis: Kaderwahyu.
