Rp58 Miliar untuk Jalan Ruteng-Reo-Kedindi, Kerusakan Masih Terjadi, PPK 3.3 Diminta Buka Data

InvesBoleh diganti atau hapus

InvesBoleh diganti atau hapus

HU-KRIM


Rp58 Miliar untuk Jalan Ruteng-Reo-Kedindi, Kerusakan Masih Terjadi, PPK 3.3 Diminta Buka Data

Minggu, 22 November 2026

Foto: Rp58 Miliar untuk Jalan Ruteng-Reo-Kedindi, Kerusakan Masih Terjadi, PPK 3.3 Diminta Buka Data. 


INVESTIGASINEWS.CO | MANGGARAI, NTT – Alokasi anggaran sekitar Rp58 miliar untuk penanganan Jalan Nasional Ruteng-Reo-Kedindi, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), selama 2025–2026 menuai sorotan. Pasalnya, sejumlah titik pada ruas jalan tersebut masih ditemukan retak dan berlubang meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran puluhan miliar rupiah, Minggu 22/11/2026.


Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai efektivitas penggunaan anggaran, kualitas pekerjaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.3, NII, pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah III NTT.


Berdasarkan penelusuran media ini saat melintasi jalur Ruteng menuju Reo, ditemukan sejumlah titik badan jalan mengalami keretakan dan berlubang. Kondisi itu menjadi perhatian karena ruas tersebut sebelumnya telah mendapatkan alokasi anggaran penanganan dan pemeliharaan.


Antonius, salah seorang warga yang ditemui media ini pada Minggu (22/11/2026), mengaku kecewa karena kerusakan jalan di sekitar tempat tinggalnya belum mendapatkan penanganan.


"Anggaran untuk memperbaiki jalan ini sekitar Rp58 miliar. Tetapi, kenapa masih banyak bagian jalan yang retak dan berlubang? Kami mempertanyakan fungsi pengawasan PPK terhadap penggunaan anggaran miliaran rupiah tersebut," ujar Antonius.


Menurutnya, kerusakan tidak hanya ditemukan pada satu titik. Sejumlah bagian jalan masih mengalami keretakan, termasuk badan jalan tepat di depan rumahnya.


"Sepanjang ruas jalan ini, banyak titik yang rusak dan tidak pernah diperbaiki. Seperti di depan rumah saya ini. Jalannya rusak, tetapi tidak kunjung diperbaiki," ungkapnya.


Antonius berharap pemerintah dan pihak terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan anggaran, lokasi pekerjaan, serta jenis penanganan yang telah dilaksanakan.


"Ke mana arah anggaran untuk memperbaiki jalan ini? Anggarannya miliaran rupiah, tetapi jalan yang rusak masih belum diperbaiki," katanya.


Alokasi anggaran dua tahun ini capai Rp58 miliar. Berdasarkan informasi anggaran yang dihimpun media ini, penanganan Jalan Nasional Ruteng-Reo-Kedindi memperoleh alokasi sekitar Rp25 miliar pada 2025 dengan PT FAI sebagai pelaksana.


Sementara pada 2026, kembali dialokasikan anggaran sekitar Rp33 miliar dengan PT FKU sebagai pelaksana.


Dengan demikian, total alokasi anggaran selama dua tahun tersebut mencapai sekitar Rp58 miliar.


Besarnya alokasi anggaran itu dinilai perlu disertai keterbukaan informasi mengenai rincian kontrak, volume pekerjaan, realisasi fisik dan keuangan, serta hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.


Sorotan juga disampaikan aktivis GMNI, Okta. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pengelolaan anggaran penanganan jalan tersebut dan meminta pihak-pihak yang bertanggung jawab memberikan penjelasan.


"KPK segera panggil PPK. Jangan tunggu demonstrasi besar-besaran," tegas Okta kepada media ini, Jumat (20/11/2026).


Okta menilai PPK 3.3, NII, perlu memberikan penjelasan kepada publik terkait pelaksanaan kegiatan, khususnya penggunaan anggaran pada ruas Jalan Nasional Ruteng-Reo-Kedindi.


Ia juga mempertanyakan alokasi sekitar Rp25 miliar pada 2025. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui secara transparan rincian pekerjaan dan realisasi kegiatan yang menggunakan anggaran tersebut.


Bahkan, Okta menduga terdapat pekerjaan yang tidak terealisasi secara fisik meskipun tercatat dalam administrasi. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen kontrak, laporan pelaksanaan, pembayaran, serta verifikasi kondisi pekerjaan di lapangan.


"Dugaan kuat, kegiatan itu disinyalir fiktif. Tidak ada wujud fisiknya, tetapi tercatat dalam laporan administrasi. Patut dipertanyakan aliran anggaran miliaran tersebut ke mana," ungkapnya.


Okta menambahkan, penanganan ruas jalan tersebut semestinya mencakup berbagai kebutuhan infrastruktur, seperti pemeliharaan badan jalan, jembatan, trotoar, penanganan longsoran, hingga saluran drainase, sepanjang tercantum dalam lingkup kontrak dan sesuai kebutuhan teknis.


Terkait hal ini, PPK dan Kontraktor diminta berikan klarifikasi. Besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil pekerjaan yang terukur dan dapat diperiksa publik.


Karena itu, PPK 3.3 dan pihak pelaksana kegiatan diharapkan membuka informasi mengenai rincian pekerjaan, lokasi penanganan, nilai kontrak, progres fisik, serta realisasi penggunaan anggaran selama 2025–2026.


Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih berupaya meminta konfirmasi kepada PPK 3.3, NII, serta PT FAI dan PT FKU terkait alokasi anggaran, pelaksanaan pekerjaan, dan kerusakan jalan yang ditemukan.


Klarifikasi dari seluruh pihak terkait diperlukan agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh dan berimbang, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban penggunaan uang negara. Sebab yang negara harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.***alfa

Most Popular

Video InvestigasiNews.co

https://www.youtube.com/@investigasinewsredaksi/featured

Video Terpopuler

https://www.youtube.com/@DwiPurwanto-kd4uf

Berita Terkini

Rp58 Miliar untuk Jalan Ruteng-Reo-Kedindi, Kerusakan Masih Terjadi, PPK 3.3 Diminta Buka Data

Foto:  Rp58 Miliar untuk Jalan Ruteng-Reo-Kedindi, Kerusakan Masih Terjadi, PPK 3.3 Diminta Buka Data.  INVESTIGASINEWS.CO  |  M...