Terkait Sosialisasi Amdal PT Bintang Delapan Enam, Libatkan Masyarakat Sebagai Komisi Peninjau

InvesBoleh diganti atau hapus

InvesBoleh diganti atau hapus

Iklan Semua Halaman | Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px.

HU-KRIM

Terkait Sosialisasi Amdal PT Bintang Delapan Enam, Libatkan Masyarakat Sebagai Komisi Peninjau

Minggu, 16 Februari 2020

INVESTIGASINEWS.CO
Manggar. Ahad 16/02/2020. Potensi sumber daya alam galian C (non logam) yang berada di desa Batu Penyu telah memancing perusahaan pertambangan untuk mengembangkan sayapnya untuk berinvestasi. Terbukti baru- baru ini  adanya sosialisasi amdal  perusahaan tambang pasir kuarsa PT Bintang Delapan Enam di Desa Batu penyu Kecamatan Gantung.

Sosialisasi digelar pada Jum,at (14/02/2020) bertempat di kantor desa batu penyu kecamatan gantung, di hadiri RT, BPD dan warga masyarakat.

Lebih dari 500 hektar lahan yang dimohon oleh PT Bintang Delapan Enam, sehingga perlu adanya pengkajian terlebih dahulu. Tidak heran jika Oktavianus, dari tamu undangan yang sekaligus anggota BPD Desa Batu Penyu menyampaikan kekhawatirannya.

"Sebetulnya lahan yang dimohon adalah lahan eks tambang yang mana ketinggian daerah yang dimohon oleh PT Bintang Delapn Enam hanya 1 meter diatas permukaan laut, sehingga takut nantinya azab dan bencana yang bakal timbul", ungkap Oktavianus.

Sementara, Fajri, warga desa Batu Penyu juga mempertanyakan kepada PT Bintang Delapan Enam tentang sejauh mana kerjasama dengan kelembagaan usaha yang ada di desanya dalam rangka meningkatkan kemajuan perekonomian dan pengembangan olah raga.

Menaggapi pertanyaan dari tamu undangan, Sasa Sambar, dari konsultan PT Bintang Delapan Enam menjelaskan bahwa sosialisasi bertujuan memberikan inpormasi kepada masyarakat terkait dampak lingkungan maupun sosial yang akan timbul dari investasi tambang pasir kwarsa di wilayah desa Batu Penyu sehingga atas saran dan masukan sangat dibutuhkan.

"Kami sangat membutuhkan saran dan pendapat dari semua pihak. Terkait penyususnan amdal kami akan melibatkan keterwakilan dari masyarakat", kata sasa.

Hartoyo, dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Beltim menyampaikan, bahwa perlu adanya evaluasi terkait penyusunan amdal sehingga peran serta masyarakat perlu libatkan.

"Disyaratkan bahwa perlu adanya wakil dari masyarakat dalam penyusunana kerangka acuan amdal. Hal ini bertujuan sebagai fasilitasi untuk penyampaikan komunikasi kepada masyarakat sehingga keterwakilan masyarakat nantinya harus dimasukan kedalam komisi peninjau amdal", ungkap Hartoyo.

Demikian pula Kepala Desa Batu Penyu menyampaikan, meskipun sebelumnya ada permohonan investasi di desanya, seperti perkebunan sawit dan tambak udang, hendaknya jangan sampai tumpang tindih dengan permohonan lainnya.

"Kami tidak berkeberatan dan menyambut baik atas investasi tambang pasir PT Bintang Delapan Enam di desa Batu Penyu", ungkap philip.***mulyadi