Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
SIAK. Forkopimcam Kandis tahun ini menargetkan peningkatan pajak PBB P2 di 2018 hingga sebesar Rp 700 Juta dengan arti kata peningkatan hingga 100%. erawal pada 2016 lalu pajak yang diperoleh Rp 218 juta. Pada tahun 2017 tembus angka Rp 423 Juta Dan target PBB - P2 pa tahun 2018 ditargetkan naik 100%, menjadi 700 juta.
Terkait target pajak PBB P2 di 2018 naik 100% tahun ini, Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Kecamatan kandis, Dedi Suprapto S Sos sendiri, jelaskan bahwa melalui desentralisasi fiskal pemerintah pusat telah melimpahkan kewenangan dan tanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk memungut sumber dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimana pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola PBB P-2 sektor perkotaan dan pedesaan menjadi pajak daerah.
Sejalan dengan pelaksanaannya telah hamper 3 tahun terakhir PBB P-2 dikembalikan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan diharapkan memberikan dampak positif dengan meningkatkan penerimaan PAD di daerah karena sebelumnya pemerintah daerah hanya menerima sekitar 64 persen dari PBB P-2 yang dikelola oleh pemerintah pusat namun setelah diserahkan ke pemerintah daerah penerimaan yang diterima manjadi 100 persen.
"Penerimaan daerah melalui PBB sektor PBB P-2 merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk tetap menjadikan PBB P-2 sebagai salah satu sumber PAD yang potensial, dengan masih terdapatnya berbagai potensi PBB P-2, pemerintah daerah dituntut untuk lebih cerdas menyikapi segala kondisi dan persoalan yang muncul," ujarnya.
Perkembangan dan kemajuan daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi yang dimiliki dan memanfaatkan peluang yang ada. Penerimaan dari sektor pajak selalu digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi baik dalam skala nasional, regional maupun lokal, Mengingat hampir 70 persen penerimaan dari sektor pajak pada struktur APBN.
Dalam pengelolaan PBB, sektor PBB P-2 diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu untuk dapat melaksanakan pemungutan dan memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka optimalisasi PAD sehingga diharapkan kepada Pemkab/Kota untuk memantapkan dan terus malakukan upaya yang komprehensif dalam mendukung terbentuknya SDM dimaksud.
Kegiatan rakor tersebut dilaksanakan selama satu hari penuh dengan tema Koordinasi dan sinergitas antara pemerintah Kecamatan dengan pemerintah kabupaten dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari sector dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak penghasilan (PPH), yang dilaksanakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana pemerintah provinsi berkomitmen untuk peduli terhadap pemerintah Kecamatan yang secara bersama-sama memfokuskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara komprehensif terkait dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutnan dan pertambangan (PBB-P3) serta pajak penghasilan (PPh).
Selain itu Rakor ini dilaksanakan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan pemerintah maupun regulasi terkini tentang pengelolaan PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan serta pajak penghasilan. Dimana tujuannya untuk melskuksn evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan pajak masing-masing daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan, melakukan evaluasi terhadap penerimaan dana bagi hasil PBB-P3 dan PPh, serta sinkronisasi program usulan pemerintah provinsi dan kabupaten kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan PAD dan pendapatan dari dana perimbangan khususnya dana bagi hasil.***pen
