Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
ROHIL. Pelaksana tugas (Plt) Bupati Rokan Hilir, Provinsi Riau Drs H Jamiludin sebut sebanyak enam belas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Rokan Hilir tengah dipanggil pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemanggilan itu dilakukan katanya guna memaparkan pelaksanaan alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 untuk Kabupaten Rokan Hilir.
Akibat dari pemanggilan itu, akhirnya pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrembang) ditunda sampai pekan depan.
"Guna memaparkan pelaksanaan realisasi dana APBD Rokan Hilir 2018," kata Plt Bupati Drs H Jamiludin kepada INVESTIGASINEWS.CO, Senin 12/03/2018, di Bagansiapiapi usai melantik Himpunan Mahasiswa dan Pelajar Bagansiapiapi (HIMAPPI) di Gedung Serbaguna.
Bupati menambahkan, intinya pihak KPK mengundang pihak OPD memberikan lampu hijau sebagai tanda dan upaya pencegahan serta pemaparan realisasi penggunaan anggaran APBD tahun 2018.***wis
