Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
Pemerintah Kabupaten Lembata berencana menyatukan fungsi keuangan dan pendapatan daerah dalam sistem satu atap (SATAP) guna meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rencana tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Lembata, Paskalis Ola Tapobali, pada Rabu (22 April 2026) di ruang Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Pembahasan ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja (SOTK).
Rapat digelar berdasarkan surat undangan bernomor T/000.8.5/245/SETDA/IV/2026 yang bersifat penting dan menjadi awal rangkaian pembahasan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah OPD yang hadir antara lain Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan, serta Dinas Lingkungan Hidup.
Fokus utama pembahasan adalah rencana penggabungan Bapenda ke dalam BKAD. Hasil penggabungan tersebut akan membentuk lembaga baru dengan nomenklatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tipe A.
Struktur BPKAD nantinya akan diperkuat oleh enam bidang. Fungsi pendapatan daerah yang sebelumnya terbagi dalam tiga bidang di Bapenda akan disederhanakan menjadi dua bidang dalam struktur baru.
Sekda Paskalis Ola Tapobali menegaskan bahwa penyatuan ini diharapkan dapat mempercepat alur kerja, memperkuat integrasi data, serta meminimalkan tumpang tindih kewenangan antarunit kerja. Ia juga menyatakan bahwa langkah ini bukan sekadar perampingan struktur, melainkan upaya membangun sistem birokrasi yang lebih terintegrasi.
Selain itu, Sekda menginstruksikan agar fungsi pajak dan retribusi daerah dipisahkan dalam struktur baru. Menurutnya, pemisahan tersebut akan membuat pengelolaan PAD menjadi lebih fokus dan optimal.
Paskalis juga menjelaskan bahwa restrukturisasi ini tidak hanya bertujuan untuk efisiensi birokrasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar daerah dalam mendukung program prioritas Nelayan, Tani, dan Ternak (NTT).
Penyatuan fungsi keuangan dan pendapatan daerah melalui sistem satu atap diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan PAD, sekaligus mendukung program prioritas pembangunan Kabupaten Lembata.***tvbw
