Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
Langkat (Sumut), 27 Agustus 2025 – Komisi II DPRD Langkat menerima audiensi Forum ASN Nakes Puskesmas se-Kabupaten Langkat terkait isu pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Pertemuan dihadiri Ketua Komisi II DPRD Langkat Sedarita Ginting SH MH, Sekretaris H. Arifuddin, anggota Elfa Susanna M.Kes, serta Kepala Dinas Kesehatan dr. Juliana.
Perwakilan ASN dari 32 puskesmas menyampaikan keresahan atas isu rencana pemotongan TPP untuk membiayai pengangkatan tenaga paruh waktu (R3 dan R4). Mereka menegaskan keberatan, karena TPP dinilai penting untuk menunjang motivasi, kinerja, dan pelayanan kesehatan.
“Kami tidak keberatan tenaga R3 dan R4 diangkat, tetapi jangan sampai mengurangi hak kami,” ujar salah seorang perwakilan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Langkat menegaskan perlunya klarifikasi agar tidak menimbulkan keresahan. “Kami harus berhati-hati agar tidak terjadi benturan antara R3, R4, dan ASN Nakes,” kata Sedarita.
Sementara itu, Kadis Kesehatan dr. Juliana memastikan tidak ada kebijakan pemotongan TPP. “TPP tetap berjalan sesuai Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025. Anggaran Rp13 miliar untuk tenaga paruh waktu tidak akan mengurangi hak ASN Nakes,” jelasnya.
Komisi II mengapresiasi sikap para nakes yang menyampaikan aspirasi secara terbuka dan berkomitmen mengawal isu ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.***sb
