Komentar
Lebak - Payung hukum penertiban Pedagang Kaki Lima dengan Perda Lebak nomor 10 tahun 2018 telah terkembang namun bak buah simalakama.
Usai hari raya baru lalu tahap pertama penertiban dijalur Sunan Kalijaga telah selesai dieksekusi.
Sebagai fasilitator Pemda Lebak telah menyediakan Ruko di dalam pasar yang masih kosong sebanyak 300 kios telah ada, namun mungkin terlampau mahal, pada dasarnya sejak koloni PKL itu lebih suka berdagang di luar karena terlihat oleh calon pembeli.
Tentu saja, hal ini juga menyalahi aturan karena ada hak orang lain saat berdagang.
Sosialisasi terus dilaksanakan secara intens terkait pengembangan pembangunan stasiun sebagai fasilitas publik yang mana pedagang pasar Rangkas mendiami tanah PT KAI puluhan tahun, untuk hal tersebut komunikasi terus diupayakan.
Pemda Lebak telah merencanakan relokasi ke wilayah Curug kurang lebih12 km dari Ibukota Kabupaten.
Inilah pemicu mis komunikasinya membuat suasana kurang kondusif, tetapi sekali lagi payung hukum tersebut tetap harus ditegakkan guna penataan kota Rangkasbitung sebagai penyokong investasi di Jabodetabek yang bermartabat.
Pada penertiban pintu masuk Pasar Rangkasbitung blok Babel tepat pos jaga, menegakkan Payung Hukum dimaksud, belum menghasilkan keputusan yang signifikan.
Berdasarkan pantauan awak media investigasinews.co pada dasarnya PKL Pasar Rangkasbitung merasa relokasi tersebut mematikan penghasilan mereka.
Menurut salah seorang pedagang, Ubi (PKL pasar Rangkas) mengatakan bahwa kalau berdagang di situ sepi.
"Kalau kami harus direlokasi ke sana itu, paling kami dagang di gudang, sepi pembeli," ujarnya.
Info update terakhir didapat bahwa relokasi PKL ke Terminal Curug Cileuweung Rangkasbitung dibatalkan, karena akan direlokasi sekaligus 900 Pedagang ke Kampung Kandang sapi Rangkasbitung yang jarak tempuhnya 9,3 km.
Terkait hal ini, apa kendala dalam penertiban pedagang, sampai berita ini diturunkan KasatPol PP Lebak (Dartim) belum bisa dikonfirmasi.***FARID
