Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
MUBA-SUMSEL. Terkait Pembangunan Pos Pengawasan Terpadu, yang meski pun didirikan pada tahun 2017 lalu oleh Dinas Perhubungan, namun sangat disayangkan karena pos tersebut diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana kegunanan semestinya.
Pos yang di sia-siakan ini diduga berdiri di lahan milik warga Desa Bruge. Terkait hal ini, Kepala Desa Bruge Syamsuri membenarkan bahwa pos tersebut berdiri di lahan warganya.
Pemilik tanah, Udin bin Aguscik, kepada media INVESTIGASINEWS.CO, hari Rabu 25/04/2018, mengatakan, nahwa dari awal tidak mengizinkan adanya pembangunan di lahan miliknya.
"Saya menyetujui dan mengizinkan atas bujukan dari Kepala Desa Bruge untuk meminjam pakai-kan, bahkan ada keuntungan untuk saya sebagai swakelola untuk tiap bulannya", ujarnya.
Lanjut, "Sampai sekarang, sudah kurang lebih lima bulan Pos berdiri dan tidak beroperasi. Jika tidak ada keuntungan untuk saya, sebaiknya di bongkar saja atau kami akan menuntut", lanjut Udin.
Bahkan tidak itu saja yang dikatakan Udin, "Kami berikan waktu hingga akhir bulan April 2018 kepada Dinas Perhubungan untuk merealisasikan apa yang pernah dijanjikan kepada kami sebelumnya", tutup Udin tegas.
Sementara, Kadis Dinas Perhubungan, Pathi Riduan, katakan bahwa lahan tersebut bukan lahan milik warga, melainkan tanah Pemerintah atau Demarkasi.
Sebaliknya, menurut Udin selaku pemilik tanah tidak menerima atas ungkapan Kepala Dinas Perhubungan yang mengatakan bahwa pos berdiri di lahan Pemerintah. Bahkan Udin menunjukan surat hak kepemilikan atas tanahnya kepada media.***rico
