Lomba Video Desa Pancasila Dituding Politis, Abdul Qodir: 'Efek Nonton Drakor, Sulit Move On'

InvesBoleh diganti atau hapus

InvesBoleh diganti atau hapus

Iklan Semua Halaman | Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px.

HU-KRIM

Lomba Video Desa Pancasila Dituding Politis, Abdul Qodir: 'Efek Nonton Drakor, Sulit Move On'

Jumat, 25 Juni 2021
INVESTIGASINEWS.CO 
MALANG - DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang tanggapi protes pengurus DPC PKB Kabupaten Malang terkait surat himbauan Sekda Kabupaten Malang kepada Camat dan Kepala Desa agar memfasilitasi Lomba Film Pendek "Profil Desa Pancasila".

Abdul Qodir mengatakan lomba tersebut diadakan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang dengan maksud dan tujuan merangsang setiap desa di Kabupaten Malang memiliki profil desa.

Maka menurutnya, dalam syarat dan ketentuan lomba, profil desa yang diangkat haruslah desa yang ada di Kabupaten Malang.

"Nah, karena tujuan kita mengangkat profil desa, supaya tidak menyulitkan para peserta saat mengambil video, maka kami mohon bantuan fasilitasi kepada Bupati Malang untuk menyampaikan kepada Kepala Desa se Kabupaten Malang, bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang mau mengadakan Lomba Desa Pancasila, tujuannya agar Kepala Desa tidak kaget apabila di desanya banyak orang mengambil video, malah sebaliknya bisa berkontribusi dengan membuka akses dengan menunjukkan spot yang bagus untuk pengambilan gambar, pun geografis desa untuk penyempurnaan karyanya," ujar Abdul Qodir, Wakil Ketua Perjuangan Kabupaten Malang, Jumat (25/06/2021).

Abdul Qodir juga mengingatkan, khususnya kepada Juru Bicara DPC PKB Kabupaten Malang, Ali Murtadho, agar tidak lebay atau berlebihan.

"Jadi tolonglah kepada yang bersangkutan, jangan kebanyakan nonton drakor, karena bawaannya baper, sensi yang tinggi langsung marah-marah," ujar pria yang akrab disapa Cha Adeng itu.

Menurutnya, pihak DPC PKB Kabupaten Malang tidak perlu berteriak bahwa ASN tidak netral, karena menurut Adeng lomba tersebut tidak ada kaitannya dengan netralitas ASN hingga di tuding politis.

"Tidak ada hubungannya sama netralitas ASN, apalagi bawa-bawa UU Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa KORPS dan kode etik PNS. Serta PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS, kalau salah tafsir bahaya lo, disamping menyesatkan juga akan membuat dirinya sebagai politisi akan di tertawakan publik," tegas Adeng.

Abdul Qodir yang juga sebagai penanggungjawab lomba "Profil Desa Pancasila" itu mengatakan bahwa apa yang dilakukan Sekda Kabupaten Malang dengan mengeluarkan surat himbauan sudah benar.

"Surat himbauan yang dikeluarkan Sekda menurut saya sudah betul, karena Sekda hanya menjalankan perintah Bupati Malang, jadi kalau yang bersangkutan meminta Bupati Malang menegur Sekda atas keluarnya surat tersebut, menurut saya logikanya kebolak-balik," pungkas Abdul Qodir.

Keberatan DPC PKB Kabupaten Malang atas fasilitasi dari kesuksesan Lomba Pembuatan Film Pendek "Profil Desa Pancasila" menurut Adeng tidak tepat.

"Harusnya bukan dengan melayangkan surat protes, tapi dengan cara menandingi kegiatan edukatif lalu minta Pemkab Malang memberikan fasilitasi juga, tapi dengan catatan fasilitasi yang diminta bukan bantuan duit tapi kemudahan akses bagi peserta lomba," ujar pria yang juga Ketua Baguna DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang itu.

Adeng juga memberikan nasehat agar membiasakan tabayun dan tidak asal melayangkan kritik.

"Jangan keburu teriak jika datanya kurang, biasakan tabayun, karena kritik tanpa data menghasilkan bunyi yang fals macam knalpot prong. Kata Gus Dur, orang yang tidak paham lalu ikutan bicara hanya bikin ruwet, nah kalau beliau PKB Kader Gus Dur, pasti paham dengan pernyataan Gus Dur itu," katanya.

Ia juga mengajak PKB Kabupaten Malang agar bersama-sama membangun Kabupaten Malang bisa makmur.

"Saya tahu kekalahan dalam Pilkada kemarin masih menyisakan bekas, tapi demi menuju malang makmur ayo bangkit, kita move on," pungkas Abdul Qodir.

Sebelumnya diberitakan DPC PKB melayangkan protes kepada Pemerintah Kabupaten Malang, karena dianggap telah melanggar netralitas ASN.

Ini buntut ajakan kepada seluruh kepala desa agar ikut lomba yang digelar DPC PDIP Kabupaten Malang yang bertajuk 'profil desa Pancasila'.

Ajakan itu tertuang dalam surat nomor 410/4782/35.07.119/202 1 tertanggal 15 Juni 2021.


"Kami menilai surat yang dibuat oleh Bapak Sekda ini adalah pelanggaran serius terkait dengan netralitasnya sebagai ASN," kata Ali saat konferensi pers di Kantor DPC PKB Kabupaten Malang, Jumat (25/6/2021).***jab