Komentar
InvestigasiNews.co
Rantauprapat. Anggota DPRD Labuhanbatu dari komisi D, pada tanggal 16 Desember 2019 melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Badung Propinsi Bali.
Tim Anggota Legeslatif dari Komisi Empat DPRD Kabupaten Labuhanbatu dipimpin oleh ketua Komisi, Arianto SE.
Rombongan angota DPRD Labuhanbatu diterima oleh Sekwan DPRD Kabupaten Badung I Made Supriana SE. Pertemuan yang berlasung di ruang rapat DPRD Badung terlihat berjalan komunikatif.
Sekretaris DPRD Adung I Made Supriana mengatakan bahwa Kota Badung yang terdiri dari 6 kecamatan memiliki jumlah penduduk 572.000 jiwa. Geografisnya terletak pada dataran tinggi Badung Utara yang saat ini sedang dikembangkan pembangunan lokasi pariwisata, perhotelan dan pertanian.
"Adapun APBD kabupaten Badung sebesar Rp.6.7 trilun rupiah. Sedangkan pendapatan asli daerah sebesar 5.3 Triliun rupiah. Dana perimbangan 6.10 M. Penerimaan lain lain sebesar 3.80 Milyar", ucap I. Made suptiana.
Keberadaan pajak perhotelan dan restoran sebesar 15 persen. Hasil dari pajak ini juga dibagikan kepada beberapa Kabupaten yang berada di Propinsi Bali. Sedangkan Program pendidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Adapun misinya, melalui pendidikan kita tingkatkan SDM menuju Badung lebih Maju beserta dengan budayanya.
Ketika dipertanyakan oleh Ponimin yang disampaikan kepada moderator atau pimpinan rapat Arinto SE dari aggota komisi 4 DPRD Labuhantu tentang keberadaan guru honor tenaga pendidik, yang saat ini sesuai aturan, bahwa daerah tidak diperkenankan lagi mengangkat guru honor.
Menjawab itu.Arianto SE meminta agar dijelaskan oleh perwakilan DPRD Badung, I Made Supriana yang didampingi perwakilan kepala dinas pendifikan Badung, Bukco, mengatakan bahwa hal yang sama juga dialami oleh Kabupaten Badung.
"Namun untuk tenaga honor, ada kebijakan daerah untuk mengaturnya. Sedangkan untuk Kesehatan, Kabupaten Badung saat ini menjalankan program memberi pelayanan gratis brobat di Rumah Sakit Umum. Bagi keluarga pasien yang menunggu yang sakit diberi santunan sebesar Rp.200.000. Dan juga pemerintahan Badung memberi santunan kepada warga masyarakat yang berusia lansia sebesar Rp.1.700.000 perbulan", terangnya.
Selanjutnya ketika Parmin mempertanyakan tentang ligkungan hidup atas pengolahan sampah yang terlihat cukup bersih. I made supriana menjelaskan bahwa untuk pengolahan sampah pemkab badung secara langsung melibatkan LPD (Lembaga Pecanang desa).
"LPD ini adalah organisasi desa,yang memiliki struktur pengurus, pimpinannya disebut presiden. Jadi Pemkab memberikan anggaran melalaui APBD kepada LPD yang besarnya relatif besar. Dana itu untuk pengelolaan sampah dan lingkungan. Sehinga sampah dapat tertagani dengan baik", jawabnya.
Lebih lanjut I Made Supriana menjelaskan, bahwa Kabupaten Badung sedang memproses adanya lembaga investasi Badung. Lembaga ini diharapkan mampu untuk mempercepat proses pembangunan pariwisata, perhotelsn dan kebutuhan lainya. Seperti UMKM. Untuk perhotelan pengembangannya tidak hanya untuk daerah Bali, tapi bagaimana dapat berkembang hingga keluar daerah, seperti ke jakarta, singafure, Ausrali dll.
"Dengan adanya investasi hotel di luar Bali tentu lebih mudah untuk mepromosikan bali di luar negri, sebab Bali ini sudah bagian dari parawisata internasional, maka masyarakatnya juga harus berpikir dan mengikuti perkembangan parawisata internasional, yang semata mata tujuannya untuk kemajuan Bali, dan kemakmuran masyarakatnya", tutup I Made Suptiana memberi penjelassn kepada komisi empat DPRD Labuhanbatu.***Kw
Ket. Foto: Anggota komisi empat DPRD Labuhanbatu Photo bersama dengan I Made Spriana.***PhotoKW.
