Komentar
INVESTIGASINEWS.CO
ROHIL. Pelaksana tugas (Plt) Bupati Rokan Hilir, Provinsi Riau, Drs H Jamiludin kukuhkan Koordinator wilayah kecamatan (Korwilcam) di bidang pendidikan se- Kabupaten Rokan Hilir, dilaksanakan di Aula Lantai III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir Jumat, 23 Maret 2018 pagi, dihadiri para Kepala Sekolah, Camat, Kasatpol PP, BPSDM dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rohil.
Dalam laporannya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Rokan Hilir, H Wan Rusli Syarif S.Sos menyebutkan bahwa pengukuhan pejabat Korwilcam berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Perpu) Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2016 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Unit Pelayanan Teknis Pendidikan (UPTD) sudah ditiadakan.
Serta Peraturan Bupati (Perbub) Rokan Hilir Nomor 73 Tahun 2017 serta penetapan pejabat yang dipertegas dengan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 166 Tahun 2017 tentang pengangkatan pejabat Koordinator Kecamatan Bidang Pendidikan se- Kabupaten Rokan Hilir.
“Sejak di berlakukannya Surat Edaran tersebut kini tidak ada lagi UPT Pendidikan tapi berubah menjadi koordinator wilayah kecamatan, dan pada jabatan ini penjabatnya tidak mendapat eselon," sebut H. Wan Rusli Syarif. S.sos.
Wan Rusli menambahkan pihaknya akan terus memantau pejabat yang telah ditempatkan di wilayah kerjanya masing-masing dan kedepan kinerjanya masih akan dievaluasi.
Sementara itu dalam sambutannya Plt Bupati Rokan Hilir Drs. H. Jamiludin menyampaikan harapannya bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur di tubuh dunia pendidikan saat ini, agar semua pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayan termasuk yang baru saja dilantik dapat berinovasi dan termotivasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan pendidikan, sehingga program yang sudah dibuat dapat dijalankan dengan baik.
"Apalagi unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pejabat yang memiliki peran strategis terkait dengan pembentukan dan penyiapan sumberdaya generasi bangsa dimasa yang akan datang", tukas Jamiludin.
Plt. Bupati juga menyinggung berbagai isu terkait dengan kebijakan terhadap kesejahteraan guru dan keberlangsungan pegawai honorer yang ada. Dalam hal ini Pemkab Rohil juga berjanji akan tetap memprioritaskan segala hal yang berkaitan dengan hak dan kebutuhan para guru dan para tenaga kesehatan, juga akan tetap memberdayakan tenaga honorer yang ada sesui dengan gaji yang telah ditetapkan sebelumnya.
Ditambahkannya, meskipun anggaran dan keuangan daerah saat ini berada pada kondisi yang kurang baik, namun sebagaimana yang pernah ditegaskan oleh Bupati Rokan Hilir sebelumnya, Guru dan para tenaga kesehatan (Medis) serta perangkat kepenghuluan akan tetap menjadi perhatian prioritas Pemda Rohil.
Karena menurut Plt Bupati tiga komponen tersebut merupakan ujung tombak dari pelaksana program Pemkab Rokan Hilir seperti peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pendidikan, tenaga kesehatan dan perangkat kepenghuluan.
Namun pada kenyataannya kata Plt Bupati penyampaian hak dan insentifnya terdapat keterlambatan, hal ini bukanlah disebabkan oleh aspek kebijakan, akan tetapi lebih dikerenakan oleh faktor kondisi keuangan daerah yang kurang memungkinkan.
Untuk itu Drs H Jamiludin menegaskan kepada seluruh tenaga pengajar, tenaga kesehatan dan perangkat kepenghuluan agar pada pesta demokrasi Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) yang mana tahapannya sedang berlangsung saat ini, untuk itu baik Aparatur Sipil Negara ASN maupun tenaga honorer untuk tidak terlibat politik praktis.
"Saat ini tingkat pengawasan pada setiap proses dan tahapan sangat ketat, jangan sampai akibat kecerobohannya, akan menjadi batu sandungan terhadap kesempatan dan perjalanan karir dari ASN itu sendiri," sebutnya.***rls.hms/wis
